header-int

Akademisi Stisipol Pahlawan 12 Nilai Pelayanan Publik Perlu Perbaikan

Senin, 04 Jan 2021, 22:01:03 WIB - 82 View
Share
Akademisi Stisipol Pahlawan 12 Nilai Pelayanan Publik Perlu Perbaikan

Pasien yang hendak dirawat inap di rumah sakit wajib melakukan rapid test antigen. Hal ini dilakukan sebagai upaya skrining awal dan memberikan keamanan bagi tenaga medis dan pasien yang akan dirawat. Namun, pemberlakuan prosedur ini malah membuat kondisi pasien menjadi dilematis dari segi pembiayaan. Misalnya saja, Wita (42) mengalami gangguan asam lambung dan diketahui sakit tifus setelah diperiksa dokter. 

Ketika berada di UGD rumah sakit, Wita harus menjalankan rapid test antigen terlebih dulu dan hasil menunjukan reaktif. "Saya tidak tahu kok hasilnya disebut reaktif, sementara yang kami dengar kalau tes antigen, hasilnya positif atau negatif Covid-19. Lalu saya diminta tes PCR untuk memastikan hasilnya, tetapi tidak masuk BPJS, biaya sekitar Rp 900 ribu," ungkap Wita, Senin (4/1/2020).

Selama menunggu hasil PCR, dia harus diisolasi di rumah sakit tersebut dan biaya dibebankan pada dirinya. "Kata petugas rumah sakit, bisa-bisa Rp 2,5 juta sampai selesai hasil PCR," katanya.

Lantaran tidak punya uang, Wita memilih pulang atas permintaan sendiri (APS) dari rumah sakit dan pulang ke rumah dengan status reaktif antigen. Potret pelayanan rumah sakit seperti yang dialami Wita, juga terjadi pada pasien lainnya terutama saat berada di UGD.

Menyikapi hal ini, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 12 Sungailiat, Bambang Ari Satria mengatakan hal yang dialami oleh Wita ini menandai bahwa potret pelayanan publik yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi catatan dan perlu upaya-upaya perbaikan.

"Hal tersebut juga pararel dengan kumpulan data yang dirangkum oleh Ombudsman RI Perwakilan Babel terkait terjadinya lonjakan pengaduan pelayanan publik di tengah pandemi ini. Jumlah penerimaan pengaduan seputar pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 meningkat drastis dibandingkan tahun 2019," ujar Bambang.

Ia menyebutkan tercatat sepanjang tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung telah menerima 733 pengaduan.

Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun 2019 yang hanya menerima 84 pengaduan.

"Adapun langkah konkrit yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan tersebut dalam studi kasus yang dialami wita dapat dilakukan melalui upaya rapid test gratis bagi pasien yang secara ekonominya layak dibantu," saran Bambang.

Di satu sisi, rapid antigen merupakan upaya kebijakan untuk kesehatan bersama. Namun, ia menegaskan perlunya juga dilihat, bagaimana kondisi keekonomian pasien tersebut. Setidaknya, pemerintah daerah perlu hadir melakukan intervensi kebijakan agar pelayanan publik membaik.

"Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan rapid anti gen gratis. Sejauh ini, beberapa pemerintah daerah menggratiskan rapid test tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kontak erat dengan pasien positif corona saja pada saat tracking," kata Bambang.

Untuk pasien yang memiliki gejala reaktif pada saat berobat dan kondisi keekonomiannya layak dibantu, maka dapat digratiskan. 

"Ini perlu diformulasikan pemerintah daerah sehingga tidak memberatkan para pasien yang sedang berobat di rumah sakit,"tutur Bambang.

© 2021 Stisipol Pahlawan 12 Follow Stisipol Pahlawan 12 : Facebook Instagram Youtube